Aturan bekerja kini tengah berubah.

Kita dinilai berdasarkan tolok ukur baru: tidak hanya berdasarkan tingkat kepandaian atau berdasarkan pelatihan dan pengalaman, tetapi juga berdasarkan seberapa baik kita mengelola diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain.

Tolok ukur ini semakin banyak ditetapkan dalam memilih siapa yang akan dipekerjakan dan siapa yang tidak, siapa terpaksa diberhentikan dan siapa yang dipertahankan, siapa harus dimutasi dan siapa harus dipromosikan.

Aturan aturan ini hampir tidak berhubungan dengan yang dahulu diangap penting saat kita menuntut ilmu; kemampuan akademik hampir tidak berkaitan dengan standar ini.

Alat ukur baru ini sudah dengan sendirinya mencakup kemampuan intelektual dan seluk beluk teknik yang memadai untuk mengerjakan tugas tugas kita; namun berbeda dengan yang lama, alat ukur baru ini memusatkan perhatian pada kualitas pribadi, seperti inisiatif dan empati, adaptabilitas dan kemampuan persuasif.

Mengapa tim non-unggulan Piala Uber Indonesia diluar dugaan mampu mengalahkan tim Jepang yang menjadi unggulan pertama di Grup Z ?

Namun demikian, menurut Susy Susanti, manajer tim Piala Uber, dari hasil evaluasi melawan Jepang, pemain Indonesia dinilai masih kerap terlalu bernafsu mengakhiri pertandingan seperti kekalahan Maria dari Eriko Hirose atau Adriyanti Firdasari yang dinilai bisa menang dua set, tetapi karena buru buru, malah kalah di set kedua.

Mengapa pemain Thailand, Tanongsak Saensomboonsuk yang oleh pelatih Udom Luangphetcharaporn tidak ditergetkan untuk menang, berhasil mengalahkan Taufik Hidayat dalam dua set di Piala Thomas Indonesia  ?

Demikian pula beban ganda Sony Dwi Kuncoro sebagai pemain kunci dan harapan besar pendukung membuatnya kehilangan konsentrasi dan akhirnya kalah dua set dari Boonsak Ponsana 17-21, 15-21. “Saya sendiri merasa tidak main jelek. Pukulan pukulan saya memang banyak ketebak. Saya hanya sempat mengikuti hingga tiga atau empat poin, selanjutnya saya seperti blank dan tidak tahu harus bagaimana,” ujarnya.

Memang betul, strategi bertanding sangat penting, seperti penempatan pemain yang memperhitungkan “kelas” lawan tanding, menyimpan tenaga untuk partai berikutnya, mengumpan dengan pemain baru dsb., namun yang tidak kalah penting adalah mental bertanding atau kecerdasan emosional sang pemain.

Apa yang membuat pemain pemula ataupun non unggulan tiba tiba bisa mengalahkan pemain unggulan, padahal dari segi tehnik maupun pengalaman bertanding jelas berbeda ?

Tidak adanya “beban” membuat pemain pemula ataupun non unggulan berpeluang mengeluarkan permainan terbaiknya, sementara pemain senior ataupun unggulan seringkali terjebak pada “target” sebagai tujuan sehingga menjadi kehilangan jati diri / keunikan dirinya.

Pemain yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi berpotensi mampu bermain dibawah tekanan pendukung, tidak berbebani oleh target pelatih, dapat mengontrol emosi saat ketinggalan angka, sabar dalam menghadapi rally panjang yang melelahkan dsb.

Penanganan psikologis pemain harus bersifat individual dengan memperhitungkan keunikan dari masing masing pemain, sehingga tidak cukup hanya dengan tehnik motivasi induksi yang menyama ratakan semua pemain. Sebagai contoh, ada pemain yang termotivasi oleh dukungan penonton, namun ada yang justru menjadi stress saat mendengar teriakan penonton.

Pemain harus memiliki motif kemenangan yang objektif bahwa menjadi pemenang karena memang menang itu baik buat dirinya dan tim sehingga bukan karena hadiah ataupun balas dendam atas kekalahan sebelumnya.

Untuk itu kecerdasan emosional pemain seperti motif pribadi pemain, kemampuan pengendalian diri termasuk terbebas dari mental blocking harus di”program” sejak awal pembinaan.

Ingin Sikap dan Perilaku Kerja SDM Cepat Berubah ?

KLIK ! Kata Berikut ini >>> sSERVO CENTERs 

Niat pemerintah untuk memblokir situs situs seperti YouTube, Multiply, MySpace dll. menimbulkan keprihatinan yang sangat dalam.

Saya jadi teringat saat satu hari anak saya membawa Surat Edaran yang berasal dari sekolahnya yang melarang siswa membawa HP. Segera setelah saya melakukan investigasi, diperoleh informasi bahwa  larangan tersebut muncul sebagai akibat adanya 3 siswa yang ”ngrasani” sang guru melalui fasilitas chatting.

Sewaktu hal tersebut saya konfirmasikan ke kepala sekolah dengan beberapa alasan :

1. Bukankah HP hanyalah sebuah alat, sama-halnya seperti sepatu, apabila digunakan untuk melindungi kaki menjadi berguna, tetapi bila digunakan untuk melempar temannya menjadi alat yang berbahaya

2. Bukankah sebagai produk teknologi maka Televisi, HP, Internet adalah “netral” sehingga jika terjadi penyalah-gunaan justru pembelajaran tentang “cara” atau bagaimana seharusnya teknologi digunakan yang harus dikedepankan, bukan larangan dan bukankah memang itulah tujuan dari belajar yang sesungguhnya. Syukur gara gara akrab dengan teknologi, insan Indonesia dikemudian hari justru bermetamorfosa menjadi ”penemu-penemu” teknologi berikutnya.

3. Alangkah tidak adilnya apabila gara gara 3 siswa yang melakukan kesalahan mengakibatkan 497 murid yang menggunakan HP secara bertanggung jawab harus turut menerima hukuman (diasumsikan : 50% dari 1000 siswa memiliki HP).

4. Melarang siswa membawa HP kesekolah sama artinya dengan tidak mempercayai bahwa siswa “dapat” menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan hal tersebut menjadi kontraproduktif dengan tujuan pendidikan yang men “subjek” kan anak didik. 

5. Dalam situasi saat ini yang terkadang mengharuskan suami istri bekerja maka HP merupakan sarana yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas komunikasi orang tua dan anak.

Namun dengan sangat menyesal argumen tersebut dimentahkan hanya dengan sebaris kalimat ”sakti” bahwa hal tersebut sudah menjadi ketentuan dinas pendidikan.

Hmmmm sepertinya ada yang salah dengan cara berpikir pejabat kita ………..

Dalam acara Forum CEO Kompas100 di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Rabu 5 Maret 2008, Wapres Jusuf Kalla mengatakan :”Kalau tidak mau melihat infrastruktur jalan rusak dan berlubang, masyarakat harus mau subsidi terhadap listrik dan bahan bakar minyak di APBN dikurangi. Semuanya itu harus dibayar dengan mahal.”

Terlepas dari apakah pemerintah sendiri sudah “efisien” dalam pengelolaan subsidi listrik dan bahan bakar, pernyataan tsb. di atas masih masuk dalam wilayah kendali pemerintah. Namun pada pernyataan lanjutan : “Kalau tidak mau mengurangi temperatur AC, tidak mau menghemat listrik, bagaimana bisa subsidi berkurang. Kalau subsidi tidak berkurang, bagaimana kita bisa membangun infrastruktur ?” kata Wapres dan pernyataan tersebut sangat kontraproduktif.

Bagaimana Wapres membuktikan bahwa masyarakat tidak mau menghemat listrik ? Kalaupun “benar” masyarakat boros dalam menggunakan listrik, bukankah hal tersebut sudah menjadi haknya karena sudah membayar rekening listrik. Kalau yang dipersoalkan adalah “perilaku” konsumsi listrik yang boros bukankah hal tersebut juga merupakan harga yang harus dibayar pemerintah karena “investasi” di bidang pendidikan kita yang rendah. 

Menumpu-kan kesalahan pada orang lain adalah perkara mudah, dengan demikian kita ”bebas” dari tanggung jawab dan sebaliknya malah “dikasihani”. Sikap minta dikasihani lazim dilakukan oleh para  ”korban” yang merasa dipermalukan akibat ke “tidak mampuan” dirinya memenuhi harapan orang lain ataupun ketidak berdayaan dirinya (powerless) akibat dizalimi oleh pihak lain.

Hal tersebut dengan indah dilukiskan oleh sebuah pepatah Melayu “Awak yang tiada pandai menari, dikatakan lantai yang terjungkat.”

“Membicarakan” masalah adalah berbeda dengan “mengeluh”, demikian pula “mencari” solusi adalah berbeda dengan mencari “dukungan”.

Apabila yang mengeluh adalah rakyat jelata hal tersebut dapat dimaklumi karena memang tidak memiliki posisi tawar apapun, namun apabila yang mengeluh adalah “pemimpin” yang notabene diberi gaji yang tinggi, wewenang yang besar, fasilitas yang berlimpah, entah mau di bawa kemana negeri ini ?

Ingin Sikap dan Perilaku Kerja SDM Cepat Berubah ?

KLIK ! Kata Berikut ini >>> sSERVO CENTERs

Kompas, Kamis, 6 Maret 2008 memuat head line “Jangan Merusak Birokrasi dengan Suap”.

Kompas menulis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dukungan dari kalangan pelaku usaha untuk tidak memanjakan dan merusak birokrasi pemerintahan melalui pemberian suap. Di ungkapkan, birokrat bukan malaikat. Jika terus digoda dengan suap, seberapa baiknya pun mereka lama lama akan hancur.

Apapun alasannya, kita tidak dapat ”hanya” menyalahkan pihak lain karena dalam ”suap menyuap” selalu ada dua pihak yang terlibat (belum termasuk broker….). Bisa saja pelaku usaha balik menyalahkan Birokrat yang seharusnya menjadi ”ibu” dari economic society melalui fungsi regulasi/perijinan, infrastuktur, iklim usaha dsb. tidak pernah peduli terhadap hidup matinya perusahaan yang notabene harus menanggung biaya “pasti” gaji karyawannya, resiko penalti dari pelanggan, resiko bunga bank dsb. bahkan tidak jarang pengusaha malah dijadikan “sapi perahan” kepentingan politiknya.

Pameo “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah” mengindikasikan tidak berjalannya “sistem” birokrasi sehingga pihak pengusaha menjadi tergantung pada “oknum oknum” tertentu yang bisa melicinkan urusan pekerjaannya. Untungnya dalam hal ini supremasi hukum bisa “dibeli” oleh para pengusaha sehingga resiko hukum atas pelanggaran dapat diminimalkan.

Pernyataan “birokrat bukan malaikat” tidak berarti “membebaskan” birokrat dari kewajibannya untuk menjalankan birokrasi yang bersih dan profesional karena jika yang menjadi alasan adalah gaji yang tidak memadai, hal tersebut sudah merupakan resiko sebuah pilihan. 

Kiranya Model SERVO dapat dijadikan rujukan dalam membangun sistem yang tumbuh dalam bernegara.

Ingin Sikap dan Perilaku Kerja SDM Cepat Berubah ?

KLIK ! Kata Berikut ini >>> sSERVO CENTERs        

Permintaan maaf resmi Pemerintah Australia kepada warga Aborigin yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Rabu 13 Februari 2008 di Canberra membuka babak baru kehidupan warga Australia secara keseluruhan.

Dalam pernyataan maaf yang disampaikan di depan sejumlah mantan perdana menteri Australia seperti Sir William Deane, Malcolm Fraser, Gough Whitlam, Paul Keating, Bob Hawke dan 17 walkil dari “Generasi yang Dicuri”, Perdana Menteri Australia menjanjikan akan peningkatan pendidikan anak anak Aborigin, perumahan, perawatan kesehatan serta menekan tingkat kematian bayi.

Hal tersebut bermakna pula menghapus label “tercela” sejarah bangsa Australia dan sekaligus menyembuhkan “luka dalam” yang diakibatkan oleh pengambilan paksa anak anak Aborigin untuk diikutkan program  asimilasi.

Apakah secara politik hal tersebut merugikan Kevin Rudd ?

Ternyata reaksi positif yang timbul sungguh luar biasa, warga Aborigin dan warga kulit putih sama sama bersuka cita dan mengibarkan bendera Australia dan Aborigin bersama sama.

Dan memang ucapan permintaan maaf itu jauh lebih penting ketimbang kompensasi, sebagaimana ungkapan indah Paul Keating bahwa “Saya tidak yakin bahwa kedukaan yang mereka alami akan bisa diselesaikan dengan pendekatan uang.”

Hal tsb. berarti pula mempersatukan kembali Australia. 

Satu lagi Pemimpin yang cerdas !

Ingin Sikap dan Perilaku Kerja SDM Cepat Berubah ?

KLIK ! Kata Berikut ini >>> sSERVO CENTERs

Tergelitik dengan pertanyaan dr. Ferdinand di milis Hypnosis Indonesia sebagai berikut :

Kasus2 seperti ini sering sekali terjadi pada program2 Camp atau seminar2 yang bertebaran di luaran sana. Peserta merasakan impak yang luar biasa dan sayangnya hanya bertahan beberapa saat saja (hari atau mingguan) kemudian “LIFE BEGINS AS IT USED TO BE”.

Yang saya maksud camp/seminar berbau hypnosis (entah dibungkus motivasional, reprograming, retreat, agama dsb dll dst). Mengapa bisa terjadi demikian?

Hasil akhir dari kondisi2 seperti ini adalah terbentuknya pangsa pasar “SEMINAR/CAMP SHOPER” Mereka pindah dari 1 seminar ke seminar lain dan terus menerus kecanduan mencari2 seminar baru. saking seringnya kadang mereka sebenarnya sudah bisa buat seminar sendiri.

Ada masukan ?

Jawab :

Mengapa impactnya cuma sebentar ?

Menurut saya sama seperti menjawab pertanyaan mengapa seseorang jadi ketagihan pijat ?

Karena jika yang dibutuhkan hanyalah rasa nyaman (induksi ?) setelah mengikuti pelatihan, maka benar ybs. akan merasa nyaman namun hal tersebut tidak menjawab pertanyaan mengapa ybs. memerlukan rasa nyaman = mengapa ybs. merasa gelisah = mengapa ybs. tidak dapat mengatasi persoalan yang muncul.

Saya sering menggunakan istilah siklus uzur yaitu lawan siklus tumbuh yaitu siklus yang membuat seseorang semakin lama semakin tumbuh, positif, terkendali, berani, dst. Namun akibat pengalaman buruk masa lalu / pola asuh yang salah / sugesti negatif yang dipupuk terus menerus maka ada emosi ybs. yang terkunci (baca : fiksasi) sehingga selama emosi yang terkunci tsb. belum dibebaskan maka ybs. akan terus berada di siklus uzur dan terus menerus regresi ke masa lalu.

Akibat selanjutnya ybs. cuma punya dua pilihan yang sama buruk nya. Pilihan pertama apabila ybs. berinteraksi (terpaksa atau tidak) dengan sumber stres misal masalah sekolah, pergaulan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan dsb. maka ybs. mudah merasa cemas, gugup, panik, takut dan fobia. Namun jika pilihan kedua ybs. memilih lari dari masalah maka ybs. akan terjebak pada bentuk bentuk kompensasi seperti malas, sedih, kebiasaan buruk, kecanduan, menunda pekerjaan, depresi dsb. yang intinya merupakan tempat sembunyi yang nyaman.

Intervensi obat obatan terhadap kecemasan dengan anti anxietas hanya menekan sumber kecemasan “sementara”, sedang terapi depresi dengan anti depresan / stimulansia hanya menaikkan kegembiraan “sementara”, akibatnya muncul ketergantungan baru terhadap obat obatan.

Seharusnya terapi juga di fokuskan pada hal yang menyebabkan emosi terkunci sehingga diri ybs. memiliki kemampuan (baca : sikap) dalam merespon setiap persoalan yang datang dengan tepat atau dengan kata lain ke AKAR PERMASALAHAN (causa) bukan ke AKIBAT yang ditimbulkan (simptom).

Demikian pula pada tehnik tehnik pemrograman diri yang hanya berfokus pada kemampuan induksi (motivasi, antusiasisme, semangat, hasrat) bersifat sementara karena tidak dapat melampaui mental blocking yang sudah terbentuk lebih awal, kecuali induksi dilakukan secara intens untuk jangka waktu yang lama (21 hari ?) sampai perubahan sikap yang diinginkan mulai mengalami fiksasi pula.

Ingin Sikap dan Perilaku Kerja SDM Cepat Berubah ?

KLIK ! Kata Berikut ini >>> sSERVO CENTERs

Kompas, Selasa, 5 Februari 2008 di halaman pertama memperkirakan total kerugian maupun potensi kerugian pasca banjir di Jakarta dan sekitarnya yang terjadi pada Jumat 1 Februari 2008 sekitar 9,17 miliar.

Ironisnya peristiwa banjir telah terjadi berulangkali di negeri tercinta, namun terkesan mekanisme pemecahan masalahnya semakin lama semakin buruk. Hal tersebut mengindikasikan semakin buruknya kualitas sistem yang kita miliki atau dengan kata lain sistem yang kita miliki tidak berada pada siklus tumbuh melainkan pada siklus uzur.

Hal tersebut dapat dilihat dari pemecahan masalah yang cenderung tambal sulam seperti “Dephut Setuju Pelebaran Tol Bandara Memakai Lahan Hutan Lindung” (Kompas, 5 Februari 200 tidak ke AKAR MASALAH karena memang lebih mudah menggunakan lahan hutan lindung, meninggikan permukaan jalan, menambah mesin pompa daripada menghijaukan kawasan puncak, menertibkan IMB, menertibkan illegal logging dsb.

Mengabaikan kualitas sistem berarti pula membiarkan sistem berbentuk siklus uzur yaitu siklus yang membuat sistem semakin lama semakin negatif, semakin dekstruktif dan semakin rapuh. Hal tersebut berpotensi meninggalkan bom waktu pada periode berikutnya berupa terpuruknya pariwisata, berkurangnya (larinya ?) investor, meningkatnya pengangguran, serta resiko kerusuhan sosial.

Tidak ada cara lain bagi pemerintah kecuali dengan cara memperbaiki Kualitas Sistem (Lihat artikel berikut : Model Sistem) dan Kualitas SDM Indonesia (baca : kualitas pelaksana sistem) karena kualitas sistem, kualitas kepemimpinan, kualitas pembuat kebijakan, kualitas pemecah masalah, kualitas pemelihara sarana, kualitas pengguna sarana ditentukan oleh kualitas SDM Indonesia. 

Ingin Sikap dan Perilaku Kerja SDM Cepat Berubah ?

KLIK ! Kata Berikut ini >>> sSERVO CENTERs

Sekalipun jasad Soeharto telah menyatu dengan bumi, kontroversi tentang apakah beliau seorang pahlawan atau penjahat kemanusiaan masih terus berlanjut.

Bagi pemerintah, adanya Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 4 Tap yang mengharuskan pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun termasuk mantan Presiden Soeharto merupakan kewajiban konstitusi yang harus dilakukan.  Ironisnya hal tersebut menimbulkan paradoks dengan Tap MPR Nomor V/MPR/Tahun 1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Soeharto sebagai Mandataris MPR serta Pengukuhan Pemberian Penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional.

Di sisi lain, tidak tuntasnya penyelesaian hukum pada kasus Talangsari Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965, dsb. meninggalkan “luka” sejarah yang dalam bagi korban dan keluarganya. 

Ketidak mampuan Indonesia (baca : pemerintah dan rakyat) dalam menyelesaikan “trauma” masa lalu ini secara bersama akan membuat Indonesia berada pada siklus uzur yaitu siklus kehidupan yang semakin lama semakin terpuruk, semakin negatif dan saling menghancurkan.

Seandainya kita semua bersedia mengambil JARAK terhadap persoalan rumit yang melanda Indonesia, barangkali hikmah yang dapat kita lihat :

1. Peristiwa pergolakan yang terjadi di era bung Karno merupakan harga yang harus Indonesia “bayar” sebagai sebuah negara yang baru “lahir”

2. Adanya pergolakan di era Soeharto merupakan  harga yang harus Indonesia “bayar” karena kualitas pendidikan SDM Indonesia yang “rendah” . Bagaimana mungkin, wakil rakyat, ulama, aparat hukum, tekhnokrat dsb. hanya dapat mengatakan “setuju” terhadap setiap kebijakan pemerintah ? Dan hal tersebut merupakan resiko kolektif.

Sebagai pribadi yang ingin melihat Indonesia “tumbuh” dan menjadi negara yang “kuat” saya mengusulkan :

1. Jangan menambah sakit hati korban ataupun keluarga korban yang telah menjadi “korban” sejarah dengan menganjurkan mereka untuk memaafkan kesalahan pelaku sejarah dimasa lalu karena maaf adalah hak para korban dan keluarga korban. Biarlah korban dan keluarga korban sendiri yang “melihat” bahwa melalui “maaf” derajat kemanusiaan mereka menjadi lebih tinggi dibanding orang orang yang menzalimi mereka dan dengan maaf mereka siap menyongsong masa depan mereka.  

2. Akan lebih bijak bila pemerintah justru memfasilitasi rehabilitasi dan ganti rugi secara layak kepada korban atau keluarga korban politik di masa lalu yang tidak pernah diproses secara hukum tetapi seumur hidupnya terus menanggung “dosa” sejarah dan apabila diminta, pemerintah dapat pula memfasilitasi pemulihan psikis korban ataupun keluarga korban akibat musibah sejarah serta tidak melakukan intervensi apapun apabila yang diinginkan adalah penyelesaian secara hukum. 

3. Meningkatkan kualitas kecerdasan emosional dan intelektual rakyat Indonesia melalui pendidikan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat (baca : media) sehingga memiliki kecerdasan sikap dan kepemimpinan individu yang “jago”.

4. Membangun sistem bernegara yang berbentuk hirarki SIKLUS dimana masing masing elemen memiliki fungsi pengasuh sekaligus pengontrol, namun secara bersamaan juga di “susui” dan dikontrol oleh elemen lainnya. Lihat artikel berikut : Model SERVO. 

Ingin Sikap dan Perilaku Kerja SDM Cepat Berubah ?

KLIK ! Kata Berikut ini >>> sSERVO CENTERs

Gagasan bahwa ada yang disebut kecerdasan kelompok berasal dari Robert Sternberg, ahli psikologi di Yale dan Wendy Williams, seorang mahasiswa pasca sarjana yang berusaha mencari jawaban mengapa kelompok kelompok tertentu jauh lebih efektif daripada kelompok kelompok lainnya (Wendy Williams dan Robert Sternberg).

“Sebenarnya, apabila orang bersatu untuk bekerja dalam suatu kelompok, masing masing membawa bakatnya sendiri sendiri-misalnya, kefasihan verbal yang tinggi, kreatifitas, empati atau keahlian teknis. Meskipun sebuah kelompok tak mungkin “lebih cerdas” daripada jumlah keseluruhan kelebihan spesifik ini, kelompok itu bisa jadi jauh lebih bodoh apabila proses internalnya tidak memungkinkan orang untuk saling mengisi bakat bakatnya.

Ungkapan ini terbukti ketika Sternberg dan William merekrut orang untuk ambil bagian sebagai anggota kelompok kelompok yang diberi tantangan kreatif yaitu membuat kampanye iklan yang efektif bagi pemanis fiktif yang diproyeksikan sebagai pengganti gula.

Salah satu yang mengejutkan adalah bahwa orang yang terlampau berhasrat untuk ikut ambil bagian justru menjadi penghambat kelompoknya, sehingga menurunkan kinerja kelompok secara keseluruhan; mereka yang amat bernafsu itu terlampau mengurusi ini itu atau menguasai. Orang orang semacam itu agaknya kurang menguasai unusur unsur dasar kecerdasan sosial, yaitu kemampuan untuk mengenali apa yang pas dan apa yang tidak pas dalam hubungan saling memberi dan menerima. Faktor buruk lainnya adalah sikap diam, anggota anggota yang tidak mau berperan serta.

Faktor tunggal yang paling penting untuk memaksimalkan keunggulan hasil usaha suatu kelompok adalah kadar yang dapat dicapai anggota anggotanya untuk mampu menciptakan keadaan selaras internal, keadaan yang membuat kelompok dapat memanfaatkan bakat anggota anggotanya secara maksimal.

Dalam kelompok yang dilanda gangguan sosial dan emosional yang tinggi-entah itu berasal dari rasa takut atau amarah, dari persaingan atau kebencian-orang tidak mampu bekerja dengan baik. Tetapi keselarasan memungkinkan suatu kelompok memanfaatkan kemampuan anggota anggotanya yang paling kreatif dan berbakat dengan maksimal.

Sumber : Kecerdasan Emosional, Daniel Goleman.

Ingin Sikap dan Perilaku Kerja SDM Cepat Berubah ?

KLIK ! Kata Berikut ini >>> sSERVO CENTERs